Home Pemerintahan Pulau Lantigiang; Pembelajaran Untuk Program Pariwisata dan Investasi

Pulau Lantigiang; Pembelajaran Untuk Program Pariwisata dan Investasi

342
0
SHARE
Pulau Lantigiang; Pembelajaran Untuk Program Pariwisata dan Investasi

Pulau Lantigiang tiba-tiba menjadi berita nasional. Pembesar negeri dan daerah ramai-ramai berkomentar.

Selayar Today (ST) menemui Bapak Rakhmat Zaenal (RZ), pemerhati sejarah dan budaya Kepulauan Selayar, untuk melihat kasus Lantigiang ini tidak sekedar berdasarkan perspektif hukum, tapi lebih kepada plus minus kasus ini terhadap program pembangunan daerah ke depan.

ST: Bagaimana menurut Bapak mengenai berita tentang Pulau Lantigiang ini?

RZ: Biasa saja. Ini berita lama yang diangkat kembali, dengan lead berita yang berbeda.

ST: Bisa diperjelas Pak?

RZ: Jual beli lokasi rumah (“passiringang”) dan kebun sudah lama terjadi di kawasan taman nasional. Cuma kali ini menjadi isu nasional karena lead beritanya “penjualan pulau” dan pembelinya “orang asing”.

ST: Kalau menurut Bapak, jelasnya seperti apa?

RZ: Kita sudah mendengar keterangan pengacara dari pihak pembeli, bahwa yang dibeli adalah lahan, bukan pulau. Itu yang terjadi di hampir semua pulau dalam kawasan. Yang kedua adalah tentang “orang asing”. Faktanya mereka memang suami istri, dan sudah lama. Tentu tidak menikah untuk “akal-akalan” karena ingin membeli lahan. Saya mengenal beberapa orang asing yang memang ingin tinggal di Indonesia karena senang dengan susana kekerabatan dan kekeluargaan di kita, termasuk budaya dan kondisi alamnya. Mereka tentu ingin berusaha, sama seperti kita. Beberapa orang asing ini kemudian mengalami kendala ketika muncul dengan badan usaha Penanaman Modal Asing (PMA) karena harus melalui berbagai prosedur birokrasi di pusat, baik di kementrian, maupun di BKPM. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang proses PMA lebih mudah, apalagi dengan adanya perizinan berusaha terintegrasi Online Single Submission (OSS). Dari kerumitan birokrasi dulu itu, sehingga mereka memulai usaha dengan mengatas namakan istri yang warga negara Indonesia. Beberapa pemerintah daerah justru mengusulkan seperti itu agar investasi di daerah mereka bisa lebih cepat. Jadi agak berlebihan juga kalau itu disebut akal-akalan.

ST: Tadi disebut mengenai kepemilikan dan penjualan lokasi rumah atau kebun di pulau-pulau dalam kawasan taman nasional, bisa dijelaskan Pak?

RZ: Ketika saya melakukan penelusuran dan wawancara tentang sejarah dan budaya masyarakat kepulauan di kawasan, terutama yang berkaitan dengan “Bangsa Bajo”, saya menemukan beberapa fakta. Saya bahkan menemukan informasi mengenai kepemilikan lahan dalam Zona Pemanfaatan, misalnya di Pulau Tinabo Besar. Antara lain muncul nama alm. MSDP dari Latondu yang dulu berdomisili di pulau ini. Lokasi rumahnya jelas. Begitupun dengan lokasi kebun kelapa di Zona Inti Pulau Tinabo Kecil, yang sebagaimana disebutkan oleh salah seorang narasumber, milik alm. MS yang juga dari Latondu yang kalau tidak salah ingat digarap sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Silahkan ditelususri di masyarakat. Mereka memiliki informasi kolektif terhadap sejarah pulau-pulau di kawasan.

Dan beliau-beliau itu tentu mempunyai ahli waris. Ada yang bisa memastikan bahwa lokasi rumah dan kebun kelapa mereka itu belum dipindah tangankan?

Yang ingin saya katakan, bahwa sejauh catatan dan cerita lisan masyarakat, sejak 1800-an, pulau-pulau ini didiami oleh masyarakat turun temurun dengan membangun rumah dan menanam beberapa jenis tanaman perkebunan antara lain kelapa. Itu jauh sebelum penetapan kawasan sebagai taman nasional. Ini yang seharusnya menjadi renungan kita semua, bukan dengan ikut meramaikan lead berita “penjualan pulau” dan “pembeli orang asing”

ST: Bisa lebih diperjelas Pak?

RZ: Kita tidak bisa pungkiri, terutama menurut saya pribadi, kita sangat membutuhkan konsep pengelolaan model taman nasional ini. Paling tidak ini yang kita sepakati sebagai konsep terbaik, sampai hari ini. Dan semuanya sudah dengan aturan dan payung hukumnya. Dan kalau melihat time line history beberapa Desa, perubahan sumberdaya itu sangat terasa dalam periodisasi 5 tahunan atau 10 tahunan, misalnya. Sampai kemudian ada penetapan taman nasional, dan terlihat pemanfaatan sumberdaya ini sedikit terkendali.

Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalamnya ada manyarakat yang sudah mendiami kawasan itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya kira ini yang harus dicarikan solusi, yaitu bagaimana sumberdaya tetap terjaga, dan masyarakat mendapatkan kesejehteraan dari lingkungannya. Menurut hemat saya pribadi, kita harus mulai dari sini. Transaksi jual beli lahan di Pulau Lantigiang hanya dampak dari tidak tuntasnya komunikasi di antara semua pihak terkait.

ST: Beberapa pihak menganggap bahwa kontribusi taman nasional terhadap masyarakat kawasan dan daerah kita tidak jelas. Menurut Bapak?

RZ: Apakah kontribusi itu harus dalam bentuk uang, misalnya PAD? Kan tidak. Pengendalian sumberdaya, misalnya dengan sistim zonasi dengan aturan yang mengikutinya, justru menjadi kontribusi terbesar. Dengan melihat periodisasi dalam time line history yang saya sebutkan di atas, tanpa adanya pengendalian, pengawasan, dll, sumberdaya perikanan dan pariwisata kita hari ini sudah turun dengan sangat drastis.

Tapi kalau kita ingin melihat kontribusi itu berupa PAD, itulah yang saya katakan sebelumnya, semua pihak perlu duduk bersama, tidak berdasarkna komentar di media sosial yang terkadang sumbernya tidak jelas.

Dengan melihat obyek retribusi dari taman nasional, paling juga Pemda hanya bisa berharap mendapatkan bagi hasil dari Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Dilihat dari jumlah kunjungan, jumlahnya tentu sangat kecil. Saya yakin, untuk biaya pemeliharaan sarana dalam kawasan saja tidak cukup. Ini yang saya katakan bahwa semua pihak harus duduk bersama. Dimana para pihak bisa mengambil peran, tentunya sesuai regulasi dan kewenangan para pihak, apa yang bisa dikerjasamakan, dll. Di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung misalnya, pihak taman nasional duduk bersama dengan Pemda. Pemda bangun hotel. Mereka bicara bagi hasil. PAD mereka dari sini cukup besar.

ST: Kalau di Selayar bagaimana Pak?

RZ: Terus terang, saya tidak mengikuti isu-isu lokal pariwisata di 1 tahun terakhir. Tapi sejauh yang saya ingat, dulu beberapa kali pihak taman nasional ingin berdialog dengan Pemda. Saat itu Kepala Balai masih Pak Jusman. Beliau bersurat untuk expose di DPRD, di Pemda. Beliau memahami bahwa walau kewenangan pengelolaan ada di pihak mereka sesuai regulasi yang ada, tapi di dalamnya ada masyarakat berKTP Kepulauan Selayar. Tujuannya, apa yang bisa dikerjasamakan dan atau disinerjikan terhadap berbagai persoalan di kawasan, dll. Sayang tidak ada sambutan yang berarti dari instansi terkait di lingkup pemerintah daerah.

ST: Saran Bapak terhadap kasus Lantigiang untuk pembelajaran Kepulauan Selayar secara umum sebagaimana Bapak sempat singgung di depan?

RZ: Karena sudah masuk ranah hukum, "kasus" Lantigiang - kalau kita harus bahasakan sebagai kasus, akan selesai dengan sendirinya. Hanya saja ini bisa menjadi bom waktu untuk kasus yang sama di pulau lain di dalam kawasan. Ada pelaku usaha yang tertarik berinvestasi, ada masyarakat yang memiliki bekas rumah atau lahan perkebunan yang bisa jadi memiliki keterangan kepemilikan sebagaimana yang terjadi di Pulau Lantigiang, ada pengelola taman nasional yang dipandu undang-undang, Kepmen atau Permen, dan ada masyarakat dengan KTP Selayarnya. Tentu harus duduk bersama.

Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kasus ini sebagai pengingat dan pembelajaran bagi kita untuk lebih serius menangani kawasan, dan Kepulauan Selayar secara umum tentunya, terutama dalam kaitannya dengan investasi yang sedang kita jadikan salah satu strategi untuk mempercepat program pembangunan kita. Sangat besar peluang akan ada kasus serupa ke depan. Kasus ini seharusnya membuat kita untuk segera duduk bersama. Banyak taman nasional yang memiliki sinerjitas yang bagus antara dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelola taman nasional. Daerah kita membutuhkan investasi, membutuhkan dunia usaha. Mereka memiliki modal dan pasar. Saya mengenal beberapa orang yang melirik lahan di pulau-pulau dalam kawasan, mulai dari Belang-belang, Latondu, Rajuni, Jinato, hingga Lantigiang, tentu sesuai dengan sistim zonasi. Pengusaha juga tidak akan sembarang berinvestasi kalau tidak sesuai regulasi, apalagi investasi padat modal. Sayangnya kita tidak mempunyai konsep investasi bersama, antara lain di bidang pariwisata. Konsep yang saya maksud adalah desainnya seperti apa, value yang ingin dikedepankan seperti apa, peran masyarakat di mana, regulasi pengelolaan kawasan wisata seperti apa, dst. Ini yang harus duduk bersama, sehingga semua jalan dengan guidance yang jelas, tidak sekedar mencari pemodal, yang ketika ada yang berminat, justru dilepas sendirian, atau bahkan dibully, dan pada akhirnya ada yang dikecewakan dan tak kembali lagi. Dari sisi konsep, misalnya, adakah konsep daerah tentang KEK Pariwisata yang kita kejar mati-matian itu? Adakah yang menghitung untung ruginya bagi kawasan, pemerintah daerah, dan terutama bagi masyarakat?. Mudah-mudahan sudah ada. Jangan sampai kita kembali terkena virus 3 M; Memuji-muji kemajuan daerah lain, Memuji-muji potensi kita, dan “Monokmaki” (Bhs. Selayar: berhenti sampai di situ saja-Red).

Itu bisa dilihat dari cara kita memfasilitasi investasi dengan hanya sekedar menyodorkan regulasi perizinan. Tidak ada fasilitasi sinerjitas. Di saat yang sama, kita hanya membangun kalau dirasa butuh, tapi tanpa desain terpadu, dilakukan sepotong-sepotong yang lebih sering tidak nyambung. Kita membangun dan membangun sesuai persepsi masing-masing. Kita lihat proyek mangkrak di beberapa titik, baik yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah. Saya tidak tahu dengan sarana yang dibangun Pemda di Tinabo. Tapi di beberapa tempat, ada opportunity lost (kehilangan peluang-Red) yang nyata dan besar. Anggaran besar, tapi tidak termanfaatkan dengan maksimal. Peluang masyarakat untuk sejahtera hilang. Yang menyedihkan, kita tidak terbiasa untuk memiliki rasa bersalah. Yang memiliki pengalaman di bidang ini tentu tahu apa yang dituju, apa yang disiapkan dan apa yang dilakukan tahap per tahap. Itu karena target jelas. Target pasar dan target kunjungan, pemanfaatan ruang dan desain lokasi, kebutuhan dan desain sarana, manajemen pengelolaan, semua disusun dari awal. Tidak asal bangun. Akhirnya termanfaatkan, dan akhirnya ada aktifitas ekonomi. Ada PAD, dan dampak ke masyarakat jelas serta bisa dihitung.

ST: Ada masukan untuk pengelolaan Pulau Lantigiang?

RZ: Mohon maaf, saya tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tapi sebagai masyarakat, saya berharap bahwa pertimbangan ekosistem pulau ini harus menjadi prioritas utama. Kalaupun ingin dikelola, mungkin ada baiknya tidak ada infrastruktur permanen di atasnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi konsideran dasar. Pelaku usaha pariwisata bisa membuat base di Pulau Jinato, Rajuni, atau Latondu, sedangkan di Pulau Lantigiang hanya untuk one day trip, misalnya untuk diving, snorkeling, sun bathing dan BBQ, dengan menggunakan outdoor tent (tenda luar ruangan-Red). Hanya sekedar pertimbangan. Taman Nasional Taka Bonerate adalah ikon dan nafas Kepulauan Selayar yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua.

ST: Terima kasih Pak.